Sabtu, 25 Mei 2013

Konstitusi – Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

KONSTITUSI – KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
Apakah konstitusi itu? Konstitusi (constitution) diartikan dengan undang-undang dasar. Menurut para ahli, konstitusi lebih tepatnya adalah hukum dasar.
Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan.
Menurut Sri Soemantri (1987), suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok, yaitu:
1.    Jaminan terhadap hak-hak manusia.
2.    Susunan ketatanegaraan suatu negara.
3.    Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Apakah konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara? Tentu saja, ya. Mengapa? Sebab konstitusi menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sebagai aturan dasar dalam negara, maka UUD mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, semua peraturan yang ada kedudukannya dibawah UUD yaitu, UUD 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia pernah menggunakan 3 macam UUD, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950. Periodesasi ketiga UUD tersebut adalah:
1.    18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 : UUD 1949
2.    27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949
3.    17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 : UUD Sementara 1950
4.    5 Juli 1959 – 19 Oktober : UUD 1945 (sebelum perubahan)
5.    19 Oktober 1999 – sekarang : UUD 1945 (setelah perubahan)
1.    UUD 1945 period 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Pada saat proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, negara Indonesia belum memiliki konstitusi atau dasar negara. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang memiliki keputusan mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD tidak ditetapkan oleh MPR? Karena pada saat itu, MPR belum terbentuk.
UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Batang Tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
Lembaga tertinggi pada masa ini menurut UUD 1945 adalah:
1.    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2.    Presiden
3.    Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
4.    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5.    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6.    Mahkamah Agung (MA)
2.    Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949
Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari prongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah Indonesia.
Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia (RI), pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda). Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara jajahan Belanda atau BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg).
KMB berhasil menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
1.    Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.
2.    Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
3.    Didirikannya uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Konstitusi RIS terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.
Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara itu adalah Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta.
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer.
Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah:
1.    Presiden
2.    Menteri-Menteri
3.    Senat
4.    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5.    Mahkamah Agung (MA)
6.    Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
3.    Periode Berlakunya UUDS 1950
Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara  Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.
Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah:
1.    Presiden dan Wakil Presiden
2.    Menteri-Menteri
3.    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4.    Mahkamah Agung (MA)
5.    Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.
Sekalipun konstituante telah bekerja dua setengah tahun masih belum menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebabnya adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta badan-badan pemerintahan.
Demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah:
1.    Menetapkan pembubaran konstituante
2.    Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3.    Pembentukkan MPRS dan DPAS
4.    UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999
Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-1999).
Pemerintahan pada masa Orde Lama kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden dan MPRS yang justru bertentangan dengan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.
Pemerintahan pada masa Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama. Selain itu UUD 1945 itu sendiri sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan
5.    UUD 1945 Period 19 Oktober 1999 – sekarang
UUD 1945 telah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui empat tahapan perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan, Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.
Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :
1.     Presiden
2.     Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3.     Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4.     Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5.     Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6.     Mahkamah Agung (MA)
7.     Mahkamah Konstitusi (MK)
8.     Komisi Yudisial (KY)

0 Responses to “Konstitusi – Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia”

Poskan Komentar

Sponsored by Jobs